Tertangkapnya Abdul Hadi Djamal sebagai tersangka pada pukul 22.30 kemarin malam (3/3) membuat DPP PAN berang.
Kronologi
KPK yang mendapat laporan bahwa akan terjadi pertemuan antara Departemen Perhubungan, anggota dewan, dan swasta segera meluncur ke tempat terkait. Sekitar pukul 22.30, KPK berhasil menghadang mobil yang ditumpangi Abdul Hadi tepat di persimpangan Jalan Sudirman-Casablanca. Lalu KPK menggeledah mobil tersebut dan mendapati uang di dalam sebuah tas berwarna cokelat yang berjumlah US$ 80 ribu dan Rp 54,5 juta, dan tambahan US$ 10 ribu di bawah jok mobil.
Sanksi Partai
Anggota Fraksi PAN yang tertangkap oleh KPK karena diduga menerima suap program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan timur Indonesia ini akhirnya dipecat dari keanggotaan PAN dan juga terancam tak bisa meneruskan langkahnya sebagai caleg di Pemilu 2009. "Memberhentikan saudaraku Abdul Hadi Djamal sebagai anggota PAN," demikian dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan DPP PAN, Jakarta, Rabu (4/3).
Korban Pencitraan SBY?
Berita penangkapan yang sangat populer karena hanya berjangka kurang dari satu bulan menjelang pemilu legislatif ini mengandung pro dan kontra juga. Diantaranya, pengamat politik UI Abdul Gafur Sangadji yang menilai penangkapan ini paradoks. Di satu sisi memang langkah positif untuk memberi efek jera kepada anggota DPR. Tapi di sisi lain kental nuansa politik untuk kepentingan politik pencitraan SBY.
"Ini yang saya sebut dengan politisasi korupsi. Mengapa di akhir masa pemerintahan SBY upaya pemberantasan korupsi baru dilakukan dengan gencar?" cetus Gafur.
Menurutnya, langkah KPK ini patut didukung, tetapi tidak boleh hanya sekedar tebang pilih dan dimanfaatkan untuk kampanye belaka. "Karena pemberantasan korupsi pemerintahan SBY sangat tebang pilih," tegas Gafur.
Meneguhkan DPR sebagai Lembaga Korup
Lepas dari pro kontra tentang korban pencitraan, penangkapan ini semakin meneguhkan citra negatif DPR sebagai lembaga korup. Hampir semua partai politik telah 'menyumbang' kader atau anggota DPR/D-nya sebagai koruptor yang merugikan negara. Apakah Pemilu 2009 bisa menghasilkan DPR yang lebih baik? Yang bisa bersih dari korupsi? [DoZ]
Kronologi
KPK yang mendapat laporan bahwa akan terjadi pertemuan antara Departemen Perhubungan, anggota dewan, dan swasta segera meluncur ke tempat terkait. Sekitar pukul 22.30, KPK berhasil menghadang mobil yang ditumpangi Abdul Hadi tepat di persimpangan Jalan Sudirman-Casablanca. Lalu KPK menggeledah mobil tersebut dan mendapati uang di dalam sebuah tas berwarna cokelat yang berjumlah US$ 80 ribu dan Rp 54,5 juta, dan tambahan US$ 10 ribu di bawah jok mobil.
Sanksi Partai
Anggota Fraksi PAN yang tertangkap oleh KPK karena diduga menerima suap program lanjutan pembangunan fasilitas bandara dan pelabuhan di kawasan timur Indonesia ini akhirnya dipecat dari keanggotaan PAN dan juga terancam tak bisa meneruskan langkahnya sebagai caleg di Pemilu 2009. "Memberhentikan saudaraku Abdul Hadi Djamal sebagai anggota PAN," demikian dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan DPP PAN, Jakarta, Rabu (4/3).
Korban Pencitraan SBY?
Berita penangkapan yang sangat populer karena hanya berjangka kurang dari satu bulan menjelang pemilu legislatif ini mengandung pro dan kontra juga. Diantaranya, pengamat politik UI Abdul Gafur Sangadji yang menilai penangkapan ini paradoks. Di satu sisi memang langkah positif untuk memberi efek jera kepada anggota DPR. Tapi di sisi lain kental nuansa politik untuk kepentingan politik pencitraan SBY.
"Ini yang saya sebut dengan politisasi korupsi. Mengapa di akhir masa pemerintahan SBY upaya pemberantasan korupsi baru dilakukan dengan gencar?" cetus Gafur.
Menurutnya, langkah KPK ini patut didukung, tetapi tidak boleh hanya sekedar tebang pilih dan dimanfaatkan untuk kampanye belaka. "Karena pemberantasan korupsi pemerintahan SBY sangat tebang pilih," tegas Gafur.
Meneguhkan DPR sebagai Lembaga Korup
Lepas dari pro kontra tentang korban pencitraan, penangkapan ini semakin meneguhkan citra negatif DPR sebagai lembaga korup. Hampir semua partai politik telah 'menyumbang' kader atau anggota DPR/D-nya sebagai koruptor yang merugikan negara. Apakah Pemilu 2009 bisa menghasilkan DPR yang lebih baik? Yang bisa bersih dari korupsi? [DoZ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar